Perlindungan Anak dari Kejahatan Cyber Crime

Definisi Anak

Undang-undang Khusus tentang Perlindungan Hukum Bagi Anak dari kejahatan Cyber

• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
• Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
• Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan. Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah diubah menjadi Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Faktor Penentu Perlindungan Hukum Bagi anak

• Faktor undang-undang, yakni peraturan yang dibuat harus berpihak kepada kepentingan dan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak

• Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum, pendekatan restoratif justice dan mengedepankan hak-hak perempuan dan anak sebagai korban

• Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, seperti sumber daya manusia yang terampil atau alat-alat yang memadai.

• Faktor masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum berlaku dan diterapkan. Penerimaan dalam masyarakat akan hukum yang berlaku diyakini sebagai kunci kedamaian.

• Faktor budaya hukum, yaitu serangkaian nilai-nilai yang dianggap baik atau tidak baik, yang diyakini dan menjadi fator pembentuk pola pikir serta pola perilaku masyaraat.